Starberita - Medan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan bersama Pemerintah Kota Medan  menyetujui sekaligus mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Retribusi Izin Perikanan menjadi Peraturan Daerah (Perda)m


Persetujuan dan pengesahan itu diambil dalam sidang paripurna DPRD Kota Medan, Rabu (24/7) yang dipimpin Ketua DPRD, Drs H Amiruddin dan dihadiri Plt Walikota, Drs HT Dzulmi Eldin S MSi.


Fraksi Partai Demokrat (FPD) melalui jurubicaranya, Damai Yona Nainggolan, menyebutkan FPD tidak setuju bila kehadiran Perda tentang retribusi izin perikanan ini semata-mata berorientasi untuk meningkatkan PAD, tanpa memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat yang bergerak di bidang usaha perikanan.


Selain itu, sebut FPD, kehadiran Perda tentang izin usaha perikanan haruslah diiringi dengan peningkatan pelayanan atas kegiatan usaha para wajib retribusi, karena masyarakat yang melakukan kegiatan usaha perikanan berkewajiban membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan.


"Perlu juga disadari, kesadaran masyarakat membayar retribusi juga sangat dipengaruhi tingkat pelayanan yang diberikan," katanya.


Selain itu, tambah FPD, perlu dilakukan pengawasan secara intens serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Perda dimaksud. Sebab, FPD menilai sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dalam pemungutan retribusi rentan akan terjadinya kebocoran-kebocoran, yang salah satunya akibat kurangnya pengawasan terhadap perilaku oknum-oknum yang tidak terpuji. "Jangan ada aparat maupun petugas di lapangan terjerat masalah hukum," harapnya.


Disisi lain, FPD juga mengharapkan kehadiran Perda retribusi izin perikanan ini dapat lebih diintensifkan pelaksanaannya dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor perikanan. Sebab, sejak diberlakukannya Perda No. 14 tahun 2002 realisasi penerimaan tahun 2010 dan 2011 nihil. Dan pada tahun 2012 tidak dicantumkan lagi sebagai salah satu item retribusi karena berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 keberadaannya diakui hanya sampai tanggal 31 Desember 2011.


Sebelumnya Sekretaris Pansus, H Muslim Maksum Yusuf Lc, dalam laporan Pansus menyebutkan terjadi beberapa perubahan besaran tarif retribusi bagi izin usaha penangkapan ikan yakni, usaha penangkapan ikan jenis alat tangkap jaring lingkar (pukat cincin kecil) dengan satu kapal, jaring lingkar tanpa tali kerut besar sebesar Rp200.000/unit/tahun.


Usaha penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat tarik (dogol, payang) Rp150.000/unit/tahun, usaha penangkapan ikan jenis alat tangkap jaring insang (jaring insang tetap, jaring insang lingkar, jaring klitik) Rp150.000/unit/tahun dan usaha penangkapan ikan jenis alat tangkap perangkap/traps (bubu, bubu sayap, pukat labuh, togo, ambai dan pengerik) Rp100.000/unit/tahun.


Kemudian usaha penangkapan ikan jenis alat pancing (pancing ulur, pancing berjoran, huhate, squid angling, huhate mekanis, rawe dasar dan tonda) Rp100.000/unit/tahun. Usaha penangkapan ikan jenis penjepit dan melukai (tombak) Rp100.000/unit/tahun.


Usaha kapal penangkapan ikan ukuran di bawah 5 GT memakai mesin minimal 20 PK wajib daftar dan tarif Rp25.000/unit/tahun. Sedangkan untuk besarnya retribusi usaha pembudidayaan ikan meliputi, usaha pembudidayaan ikan dengan tekhnologi keramba atau jaring apung di perairan umun Rp2.000/M2/tahun.


Usaha pembudidayaan ikan di air tenang Rp10.00/M2/tahun, usaha pembudidayaan ikan hias Rp100.000/unit/tahun, retribusi usaha kapal pengangkutan ikan Rp100.000/unit/tahun dan retribusi izin usaha pengelolaan dan pemasaran ikan Rp200.000/unit/tahun.


Pansus juga meminta kepada Pemko Medan melalui dinas terkait untuk mensosialisasikan dengan tepat sasaran guna menjaga eksistensi Perda dan memberikan manfaat kepada masyarakat.


Memberikan pelayanan yang optimal kepada para nelayan dengan proses pengurusan administrasi yang cepat tanpa birokrasi yang berbelit-belit serta melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum yang melakukan pengutipan liar serta menindak tegas oknum yang melakukan pengutipan diluar tarif retribusi yang telah ditentukan. (TRI/YEZ)

Beri Komentar


Security code
Refresh


>