alt

Starberita – Medan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri), meminta Pemerintah Kota Medan untuk menghentikan  pungutan Peraturan Daerah (Perda) No. 27 tahun 202 tentang retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) di Kota Medan, karena dinilai bertentangan dengan undang-undang.  
Menyikapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, H Muslim Maksum Yusuf Lc, mengatakan DPRD akan segera melakukan pengkajian. "Kita akan segera melakukan pengkajian," ungkap Muslim Maksum Yusuf, Jumat (8/6).

Menurut Muslim, jika Perda tersebut bertentangan dengan undang-undang, maka Perda tersebut harus distanvaskan dulu penerapannya. Ditanya soal mekanisme pembahasannya, Muslim, mengaku pihaknya akan mempelajari dahulu permasalahannya. "Kalau mekanismenya saya belum tahu, nanti saya kaji dulu apa yang menjadi masalahnya," katanya.

Sebelumnya Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dalam surat bernomor 183.34/1467/SJ tertanggal 18 April 2012 yang ditandatangani Mendagri, Gamawan Fauzi, meminta Walikota Medan untuk menghentikan penerapan Perda No. 27 tahun 2002.
 
Sebab, Perda tersebut bertentangan dengan Pasal 158 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Karenanya, Walikota Medan diminta untuk menghentikan pungutan dan segera berkoordinasi dengan DPRD  untuk menyesuaikan materi muatan Perda No. 27 tahun 2002 itu.(TRI/MBB)

Beri Komentar


Security code
Refresh