alt


Starberita - Tanah Karo, Pembahasan atas rancangan peraturan daerah (Perda) tentang laporan Pertanggung jawaban (LPj) APBD TA 2011 Kabupaten Karo, dalam sidang paripurna DPRD Karo, Senin (8/10) berlangsung alot dan sempat terjadi aksi saling dorong antara puluhan warga dengan Satpol PP Pemkab Karo. Warga protes atas sikap arogansi oknum Satpol PP yang melarang warga yang hendak mendengarkan secara langsung proses sidang paripurna tersebut. 


Dalam rapat paripurna tersebut yang dihadiri oleh 26 anggota DPRD Karo, akhirnya menyepakati Ranperda LPj APBD TA 2011, dengan adanya penandatangan antara Bupati Karo DR (HC) Kena Ukur Surbakti, Ketua DPRD Karo Effendi Sinukaban SE, wakil Ketua Ferianta Purba SE dan wakil ketua Onasis Sitepu ST.Meskipun ranperda LPj APBD TA 2011 sudah disahkan, namun lima fraksi dan pimpinan komisi masih mempersoalakan pengutipan sumbangan pihak ketiga atas penambangan dolomit TA 2011.

Pimpinan Gabungan Komisi, Fransdante Munte dalam laporannya halaman 3 poin (3) menyatakan, bahwa terkait dengan pengutipan sumbangan pihak ketiga atas penambangan dolomit TA 2011 itu, menyarankan agar Pemda Karo mengkaji kembali dasar hukumnya, dimana realisasi pendapatan sektor tambang dolomite itu hanya Rp24 juta, dan DPRD Karo akan mengadakan pembahasan khusus atas perhitungan sumbangan pihak ketiga dalam penambangan dolomite pada agenda selanjutnya.

Selanjutnya, Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Ingan Kembaren SH, bahwa tetap mempertanyakan besaran sumbangan pihak ketiga yang diterima Pemkab Karo hanya sebesar Rp24 juta. Adanya kesepakatan bersama antara Pemkab Karo dengan Asosiasi Penambang Dolomit Indonesia (APDI) tertanggal 24 Agustus 2011 itu, tidak pernah diketahui oleh lembaga DPRD, sementara seharusnya setiap Pemkab Karo mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus disetujui oleh DPRD sebagaimana UU no 20 tahun 1997, UU no 32 tahun 2004 pasal 158 ayat (2) dan UU no 28 tahun 2009.

Fraksi Pijer Podi yang dibacakan oleh Ir Edi Ulina Ginting, menyatakan bahwa sesuai Permendagri no 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pada bab 3 bagian ketiga pasal 21 hingga pasal 25 tentang pendapatan daerah itu, tidak ada menemukan satupun pasal yang mengatur tentang sumbangan pihak ketiga adalah bagian sumber pendapataan daerah. Padahal Pemkab Karo dalam jawabannya atas penerimaan Rp24 juta yang ditampung pada pos penerimaan lain-lain berpedoman sesuai Perda no 35 tahun 2006.(NT/MBB)

Beri Komentar


Security code
Refresh



>