Starberita - Jakarta, Pemerintah menyebut karyawan Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) yang dibubarkan Mahkamah Konstitusi kemarin sepenuhnya pindah ke Unit Pelaksana Usaha Kegiatan Hulu Migas. Status kepegawaian mereka adalah pegawai Badan Hukum.


"Tidak jadi PNS, pegawai dari unit pelaksana usaha kegiatan hulu migas tersebut yaitu pegawai Badan Hukum," ujar Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di kementerian ESDM, Selasa (13/11) malam.


Hatta mengatakan, karyawan BP Migas akan sepenuhnya pindah, dan akan berada di Unit Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas di bawah kementerian ESDM.


"Tidak menyangkut personil saja, tapi terkait dengan pembiayaan dan aset yang ada. Ada pengalihan unit usaha hulu ini," ujarnya.


Hatta mengatakan, ada sekira 600 pegawai yang akan berpindah ke unit tersebut. "Pegawainya 600an," jelas dia.


Mengenai alokasi anggarannya, Hatta menyebut akan melalui mekanisme APBN. "Proses penganggarannya melalui mekanisme APBN, keuangan Negara," ujar Hatta.


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Azwar Abubakar menambahkan, terkait dengan gaji pegawai, kemungkinannya sama.(OKZ/yez)


Beri Komentar


Security code
Refresh