alt

Starberita - Lubuk Pakam, Kepala dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) pemkab Deli Serdang diminta agar dapat memberikan pembinaan dan menertibkan anak buahnya (para staf) di kantor itu untuk tidak lagi melakukan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat dalam urusan pendaftaran Perusahaan atau TDP.
Terlebih, kini  Drs Vuko Redward Wilson Bakara MSi, yang baru saja diberi kepercayaan sebagai kadis untuk membenahi dan meningkatkan etos kerja serta pelayanan kepada masyarakat di SKPD tersebut harus bisa menciptakan perubahan signifikan terhadap kebiasan–kebiasan buruk sejumlah oknum PNS yang kerap merugikan masyarakat.

Himbauan ini disampaikan ketua komisi C DPRD Deli Serdang, Renjo Siregar, saat diminta komentarnya, Selasa (15/1) di ruang kerjanya, menyikapi keresahan warga terkait maraknya pungli dalam setiap urusan di dinas tersebut.

Renjo juga menyarankan agar kadis yang baru, meningkatkan disiplin terhadap anggotanya untuk tetap mengenakan bed nama dalam melaksanakan tugas setiap hari kerja. Karena pada umumnya oknum-oknum yang melakukan pungli tidak mengenakan nama di pakaian dinasnya. Sehingga masyarakat bisa dikelabui.

Hal senada dilontarkan anggota komisi C, Saiful Tanjung, S.Sos, yang mempertanyakan dasar hukum pungutan biaya untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Karena tidak dibenarkan adanya pungutan retribusi selain pajak Sejak terbitnya UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Lalu kemana muaranya uang yang dipungut dari masyarakat, apakah masuk kas daerah atau untuk memperkaya diri sendiri? Kata Saiful.

Memang secara langsung kami belum pernah lihat oknum-oknum di disperindag melakukan pungli, tetapi kami sering membaca di berbagai surat kabar, masyarakat terkesan “di peras’ bila berurusan di instansi itu. Keluhan masyarakat tentang maraknya pungli di kantor ini sudah menjadi tradisi dan berkesinambungan, Oknum-oknum di instansi ini cukup berani, seakan pungli itu disetujui dan seizin bupati. Ini yang harus dirubah oleh kadis yang baru.

Saiful menambahkan, komisi C akan mengundang Kadisperindag dan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait maraknya aksi pungli tersebut.“Komisi C akan menjadwalkan RDP dengan kadisperindag”ujarnya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pelayanan Prima di Disperindag Deli Serdang, ibarat Serigala berbulu Domba, dalam arti, apabila masyarakat yang ingin mengurus perizinan ke instansi ini kurang hati-hati, alamatnya akan menjadi korban keganasan oknum PNS yang
bermental rampok. Pasalnya, sejumlah oknum di kantor ini, tidak segan-segan. ”Menerkam” dengan memasang tarif untuk pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) usaha Industri kecil saja mencapai Rp3 juta.

Seperti dialami T.Harapan (50), penduduk Desa Pagar Jati Lubuk Pakam, pada Jumat (11/1) kemarin, bermaksud hendak mendaftarkan salah satu perusahaan industri kecil ke dinas Perindustrian Deli Serdang. Namun dia (T.Harapan ) terpaksa mengurungkan niatnya untuk mengurus TDP-nya, karena oknum di kantor itu meminta dana untuk pengurusan TDP sebesar Rp3 juta.

Salah seorang staf  dikantor itu, yang ditanyai andalas  mengakui, berkas yang diajukan tidak akan di tandatangani atasan bila tidak ada “pelurunya”. Walaupun UU mengamanahkan retribusi pengurusan TDP sudah dihapuskan, namun staf yang menangani berkas tersebut wajib setor  ke atasannya. “Memang Undang-Undang mengatakan retribusi tidak dipungut lagi, tetapi kami bawahan ini wajib setor penuh. Apa yang kami setor kalau tidak dipungut?, aku staf yang tidak mengenakan bed nama itu.(TH/MBB)

Beri Komentar


Security code
Refresh


>