Starberita - Jakarta, Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus peraturan KPU Nomor 13 pasal 9 i ayat 2.
"Ini kan bukan kewenangan KPU. Sepemahaman kami, kewenangan KPU adalah membuat jadwal, memeriksa kelengkapan pendaftaran, dan yang lainnya, bukan meminta kami mundur dari DPRD maupun partai," kata Ginidie, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, di depan kantor KPU, Jakarta, Jumat (19/4).

Jika tuntutannya tidak dipenuhi, Ginidie mengancam akan mendatangkan massa dengan jumlah yang lebih besar. Hal ini lantaran ia dan anggota forum merasa hak politiknya dirampas. "Ini sama saja meminta kami bunuh diri, dan kami tidak mau bunuh diri sebelum dijemput oleh Yang Maha Kuasa," ucap calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Golongan Karya itu.

Sebagaimana diberitakan, dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 19 i ayat 2 berbunyi, “Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan melampirkan surat persetujuan pimpinan partai politik asal.”

Setiap balon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang partai politiknya tidak lolos sebagai peserta pemilu 2014 dan mencalonkan diri dengan menggunakan partai politik yang berbeda, maka harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal.

Dalam surat pernyataan pengunduran diri yang ditandatangani bakal calon harus dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.(INC/MBB)


Beri Komentar


Security code
Refresh