Starberita - Jakarta - Berdirinya kantor Perwakilan Free West Papua (Pembebasan Papua Barat), di Kota Oxford, Inggris dinilai karena lemahnya diplomasi pemerintah Indonesia.

"Dalam hal lancarnya pembukaan pos perwakilan OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Inggris dan akan menyusul di Jerman, menunjukan kemampuan diplomatik Indonesia dalam membentuk opini di luar negeri memang sangat rendah dan keteteran," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di Jakarta, Senin (6/5/2013).

Kegagalan tersebut karena Indonesia menempatkan banyak diplomat, atase, dan pejabat teras lainnya di kedua negara tersebut, yakni Inggris dan Jerman. "Coba bandingkan, di dua negara itu, kita menempatkan puluhan diplomat, atase dan pejabat teras lainnya termasuk atase pertahanan dan perwakilan dari BIN," tandasnya.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini, pemerintah kesulitan meyakinkan publik Inggris dan Jerman. Puluhan perwakilan pemerintah Indonesia itu, malah kalah oleh seorang Benny Wenda yang bergerak sendirian tanpa staf dan tanpa dukungan logistik yang memadai.

Menurutnya, Benny hanya membutuhkan tiga tahun, sejak tahun 2010 untuk dapat mulai menggalang massa, sehingga sekarang sukses membentuk opini dan diterima publik Inggris dan Jerman.

Guna mencegah hal tersebut terulang kembali, maka pemerintah Indonesia harus melakukan sejumlah langkah penting. "Ke depan, pemerintah harus lebih fokus lagi menyelesaikan masalah Papua dari tiga sisi secara komprehensif," tandas Hasanuddin.

Pertama, penyelesaian masalah politik dan ekonomi di dalam negeri sendiri, khususnya Papua agar tidak menjadi bulan-bulanan opini publik internasional. Kedua, menyelesaikan masalah pasukan bersenjata OPM, dan ketiga, menghadapi opini politik dan opini publik di luar negeri. (inc/YEZ)

Beri Komentar


Security code
Refresh


>