alt


Starberita-Medan, Sumatera Utara peringkat ketiga daerah terkorup di Indonesia. Banyaknya Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah di Sumut mengindikasikan provinsi ini telah “darurat korupsi” yang menjadi tamparan bagi Pemprov Sumut. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Constitusi Watch (Icon Watch)  sekaligus penggiat demokrasi dan antikorupsi H. Razman Arif Nasution, di Medan, Kemarin.



Razman menyatakan  hal itu membuktikan bahwa Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) mulai turun gunung ke Sumut. “Ini warning, sehingga kalau ada bahasa yang mengatakan bahwa Sumut darurat korupsi, ya seperti itulah keadaannya, jelasnya.

Kenapa Darurat? Lanjut Razman, karena menurutnya  banyak kepala daerah di Sumut yang tersandung hukum. "Beberapa kali Pilkada sellau saja ada yang terindikasi korupsi, seperti diantaranya Abdillah dan Ramli Lubis, mantan Walikota dna Wakil Walikota Medan, Syamsul Arifin (mantan Gubsu) dan sekarang Walikota Medan, Rahudman Harahap," ujar Razman.

Dikatakannya juga selain kepala daerah di Medan, di Mandailing Natal (Madina) juga kepala daerahnya juga terjerat kasus korupsi. "Bupati Madina Hidayat Batubara yang saat ini menjadi tersangka KPK,  Ini kan suatu tamparan luar biasa kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,”terangnya.

Razman menyebutkan, kasus yang dilaporkan ke KPK saat ini soal dugaan korupsi yang patut menjadi perhatian serius adalah dana bantuan sosial, Bantuan Hibah dan Dana Bantuan Bawahan (BDB). " Inikan sangat fantastis dengan total dugaan korupsi Rp.1,2 Triliun. Pemprov Sumut tidak memiliki indikator dan parameter yang jelas tentang kebijakan dana tersebut, sehingga rawan penyimpangan dan penyalahgunaan,"jelasnya.

Dia menegaskan bahwa Gatot Pujo Nugroho sebagai pemimpin harus mempunyai Parameter yang jelas. "Fungsi gubernur adalah koordinatif, dia tidak punya otoritas, karena dia perwakilan pemerintah pusat. Tapi kalau dia melakukan komitmen di luar yang patut dilakukan sesuai dengan kewenangannya, maka patut dicurigai ada sesuatu di dalamnya. Makanya, dari situ muncul dugaan-dugaan,” tegasnya.

Kemudian juga menilai harus adanya sistem politik di Indonesia yang diubah. Dimana adanya sistem politik saat ini yang mengadops undang-undang pemerintah daerah. "Hukum kita ini mengadopsi hukum Belanda, disebutkan dalam UU  Nomor 32 tahun 2004, seseorang sudah terdakwa harus di non-aktif kan. Tapi anehnya di Sumut sudah menjadi terdakwa dan telah sidang dua kali tapi tetap menjadi kepala daerah. inilah yang harus diperbaiki," cetus Razman. (RIN/YEZ)

Beri Komentar


Security code
Refresh