alt

Starberita - Medan, Mantan Pj Bupati Kabupaten Nias Utara, Fonaha Zega dan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Nias Utara Yasoni Nazara, dihukum masing-masing  2,2 tahun penjara di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (20/5).

Majelis Hakim Jonner Manik Menyatakan, selain kurungan badan juga di hukum membayar denda Rp50 juta Subsideir 2 bulan kurungan. Selain itu  hakim juga memberikan pidana tambahan dengan membayar uang pengganti (UP) Rp64,5 juta dijatuhkan kepada Yasoni Nazara dan Rp116 juta dijatuhkan kepada Fonahat zega.

"Jika dalam satu bulan tidak dibayar maka harta benda dapat disita atau dilelang, dan jika tidak cukup untuk membayarnya maka diganti dengan pidana penjara 6 bulan," ujar hakim.

Sementara itu, Dalam sidang yang sama Bendahara Pengeluaran Pemkab Nias Utara Onichemus Zega divonis 3 tahun penjara, dengan denda Rp50 juta dengan subsider 2 bulan penjara. Dan majelis hakim juga memberikan dana tambahan dengan membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp213 juta, jika tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan maka harta benda dapat disita atau dilelang untuk membayar up dan jika tidak cukup maka diganti pidana penjara 6 bulan dan menetapkan tersangka dalam tahanan.

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Firman, menuntut kedua terdakwa  2,5 tahun penjara.JPU juga menuntut Fonaha Zega dan Yasoni Nazara dengan denda masing-masing Rp50 juta subsider 5 bulan kurungan. Keduanya juga dibebankan membayar Uang Pengganti (UP) Rp167 juta untuk Fonaha Zega dan Yasoni Nazara Rp271 juta subsider 10 bulan kurungan.

"Kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 b, Ayat 2 Ayat 3 UU RI No 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar JPU Firman Halawa usai sidang.

JPU menerangkan kedua terdakwa diduga secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi anggaran belanja langsung di Dinas Pendidikan Nias Utara Tahun Anggaran 2010 dengan pagu anggaran sekitar Rp6 miliar.

Akibat perbuatan mereka negara dirugikan sebesar Rp709,5 juta sesuai hasil audit BPKP Sumut. Namun perhitungan kita berkisar Rp413 juta.

Diluar persidangan JPU mengatakan akan pikir-pikir apakah banding atau tidak. "Masih pikir-pikir banding atau tidak", ucap Firman.(RIN/MBB)

Beri Komentar


Security code
Refresh


>