Starberita - Medan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut dalam Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan menemukan kebocoran senilai Rp1,4 miliar dari retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan. Kondisi ini, menurut anggota DPRD Kota Medan, Andi Lumbangaol SH, diduga oknum di Dinas TRTB terlibat melindungi bangunan menyalah, sehingga pelanggaran izin bangunan di Medan semakin menjamur. “Dampaknya, Pemko Medan bukan hanya sekedar kehilangan PAD, tapi akan membuat Kota Medan banjir dan tenggelam,” ujar Andi Lumbangaol kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Kamis (4/12). Persoalan bangunan menyalah di Kota Medan, kata Andi, sudah sangat kronis karena sudah merusak penataan kota, baik dari segi pelanggaran peruntukan dan jalur hijau. “Makanya, dituntut keseriusan Walikota Medan membenahi, agar terhindar dari bencana serius bagi generasi berikutnya,” kata Andi. Menurut Andi, perioritas utama yang harus dilakukan Walikota Medan adalah melakukan pembinaan mental kepada stafnya serta melakukan mutasi besar- besaran di tubuh Dinas TRTB. “Walikota harus bersikap tegas merombak pejabat bawahannya mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga oknum di Dinas RTB yang terbukti “bermain” dan memelihara bangunan. Kalau tidak, ya gitu-gitu aja. Bangunan menyalah tetap berdiri, karena pelaku dan pengawas sudah punya hubungan baik,” terang Andi. Terkait kebocoran PAD dari retribusi SIMB, Andi, mengharapkan proses hukum dapat berlanjut. “Bagi oknum PNS maupun developer yang terlibat harus menjalani proses hukum dan bila perlu dilakukan tindakan disiplin administrasi dari Walikota. Ini membuat efek jera kepada pelaku oknum PNS maupun pengembang,” tegas Andi. Selama ini, tambah Andi, pelanggaran SIMB tidak pernah ditangani serius oleh Pemko Medan, terbukti cukup banyak bangunan masyarakat kecil yang mendapat tindakan berlebihan. Ini kan bukti ‘mafia bangunan” subur di Kota Medan,” ujar Andi. (TRI/MBB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut dalam Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan menemukan kebocoran senilai Rp1,4 miliar dari retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan. Kondisi ini, menurut anggota DPRD Kota Medan, Andi Lumbangaol SH, diduga oknum di Dinas TRTB terlibat melindungi bangunan menyalah, sehingga pelanggaran izin bangunan di Medan semakin menjamur. “Dampaknya, Pemko Medan bukan hanya sekedar kehilangan PAD, tapi akan membuat Kota Medan banjir dan tenggelam,” ujar Andi Lumbangaol kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Kamis (4/12). Persoalan bangunan menyalah di Kota Medan, kata Andi, sudah sangat kronis karena sudah merusak penataan kota, baik dari segi pelanggaran peruntukan dan jalur hijau. “Makanya, dituntut keseriusan Walikota Medan membenahi, agar terhindar dari bencana serius bagi generasi berikutnya,” kata Andi. Menurut Andi, perioritas utama yang harus dilakukan Walikota Medan adalah melakukan pembinaan mental kepada stafnya serta melakukan mutasi besar- besaran di tubuh Dinas TRTB. “Walikota harus bersikap tegas merombak pejabat bawahannya mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga oknum di Dinas RTB yang terbukti “bermain” dan memelihara bangunan. Kalau tidak, ya gitu-gitu aja. Bangunan menyalah tetap berdiri, karena pelaku dan pengawas sudah punya hubungan baik,” terang Andi. Terkait kebocoran PAD dari retribusi SIMB, Andi, mengharapkan proses hukum dapat berlanjut. “Bagi oknum PNS maupun developer yang terlibat harus menjalani proses hukum dan bila perlu dilakukan tindakan disiplin administrasi dari Walikota. Ini membuat efek jera kepada pelaku oknum PNS maupun pengembang,” tegas Andi. Selama ini, tambah Andi, pelanggaran SIMB tidak pernah ditangani serius oleh Pemko Medan, terbukti cukup banyak bangunan raksasa di Kota Medan yang nyata-nyata melanggar aturan, namun tidak ditertibkan. “Malah, pelanggaran izin bangunan milik masyarakat kecil yang mendapat tindakan berlebihan. Ini kan bukti ‘mafia bangunan” subur di Kota Medan,” ujar Andi. (TRI/MBB) , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut dalam Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan menemukan kebocoran senilai Rp1,4 miliar dari retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan. Kondisi ini, menurut anggota DPRD Kota Medan, Andi Lumbangaol SH, diduga oknum di Dinas TRTB terlibat melindungi bangunan menyalah, sehingga pelanggaran izin bangunan di Medan semakin menjamur. “Dampaknya, Pemko Medan bukan hanya sekedar kehilangan PAD, tapi akan membuat Kota Medan banjir dan tenggelam,” ujar Andi Lumbangaol kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Kamis (4/12). Persoalan bangunan menyalah di Kota Medan, kata Andi, sudah sangat kronis karena sudah merusak penataan kota, baik dari segi pelanggaran peruntukan dan jalur hijau. “Makanya, dituntut keseriusan Walikota Medan membenahi, agar terhindar dari bencana serius bagi generasi berikutnya,” kata Andi. Menurut Andi, perioritas utama yang harus dilakukan Walikota Medan adalah melakukan pembinaan mental kepada stafnya serta melakukan mutasi besar- besaran di tubuh Dinas TRTB. “Walikota harus bersikap tegas merombak pejabat bawahannya mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga oknum di Dinas RTB yang terbukti “bermain” dan memelihara bangunan. Kalau tidak, ya gitu-gitu aja. Bangunan menyalah tetap berdiri, karena pelaku dan pengawas sudah punya hubungan baik,” terang Andi. Terkait kebocoran PAD dari retribusi SIMB, Andi, mengharapkan proses hukum dapat berlanjut. “Bagi oknum PNS maupun developer yang terlibat harus menjalani proses hukum dan bila perlu dilakukan tindakan disiplin administrasi dari Walikota. Ini membuat efek jera kepada pelaku oknum PNS maupun pengembang,” tegas Andi. Selama ini, tambah Andi, pelanggaran SIMB tidak pernah ditangani serius oleh Pemko Medan, terbukti cukup banyak bangunan raksasa di Kota Medan yang nyata-nyata melanggar aturan, namun tidak ditertibkan. “Malah, pelanggaran izin bangunan milik masyarakat kecil yang mendapat tindakan berlebihan. Ini kan bukti ‘mafia bangunan” subur di Kota Medan,” ujar Andi. (TRI/MBB)

Beri Komentar


Security code
Refresh



>